topmetro.news – Anggota Pansus Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2021-2026, Parlindungan Sipahutar meminta komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan mampu menyukseskan pelayanan dasar kebutuhan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan. Pimpinan OPD diharapkan mampu bekerjasama setiap menjalankan program.
Hal itu dikatakannya saat mengikuti rapat lanjutan pansus dengan Bappeda Kota Medan di ruang banggar DPRD Medan, Minggu (8/8/2021). Rapat dipimpin Ketua Pansus Sudari ST didampingi Mulia Asri Rambe (Bayek), Parlindungan Sipahutar, Haris Kelana Damanik, Wong Cun Sen, Syaiful Ramadhan, Hendri Duin dan Afif Abdillah. Hadir juga Kepala Bapeda Kota Medan, Benny Iskandar didampingi sekretaris dan staf lainnya.
Menurut Parlindungan, pelayanan dasar kepada masyarakat diantaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, adminduk dan keamanan harus skala prioritas.
“Apalagi masalah pendidikan harus difokuskan dan dilakukan pemerataan di setiap wilayah. Pemko Medan harus berkewajiban melayani warganya wajib belajar 12 tahun,” tambahnya.
Untuk mendukungnya, ia mendorong untuk didirikan sekolah SMP bahkan SMA di setiap kecamatan.
“Bukan seperti saat ini, warga kesulitan mendapat sekolah negeri akibat alasan zona. Sama halnya peningkatan mutu pendidikan, agar menjadi perhatian kedepan,” bebernya.
Ia berharap, warga Medan tidak ada lagi yang putus sekolah karena ketiadaan biaya. Namun, seluruh warga harus dipastikan minimal tamat SMA.
“Pemko Medan harus berkomitmen soal ini. Karena kepemilikan SDM sangat menentukan upaya peningkatan kesejahteraan,” ungkap dia.
Sedangkan untuk jaminan pelayanan kesehatan di Kota Medan, ia berharap, Pemko Medan dapat memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh warganya.
“Tahun 2023, kita harapkan seluruh warga Medan sudah mendapat pelayanan kesehatan gratis. Minimal warga tercover PBI di kelas III pelayanan gratis di rumah sakit,” tambahnya.
Penataan TPU
Disisi lain, ia juga meminta RPJMD Pemko Medan tahun 2022-2026 memiliki program penataan Taman Pemakaman Umum (TPU).
“Padahal keberadaan TPU saat ini sudah sangat krisis di Kota Medan, penataan jangan diabaikan. Bagaimana pula kalau 5 tahun kedepan? Ini kita harapkan menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Sementara anggota pansus lainnya, Haris Kelana Damanik juga menyoroti program Pemko Medan terkait penanggulangan banjir rob di daerah Medan Utara. Haris meminta RPJMD agar dievaluasi.
Haris mengaku, masyarakat sudah menderita mengalami banjir Rob dan sudah sepantasnya menyediakan anggaran dan penimbunan pembuatan benteng di Paya Pasir dan Kampung Nelayan Indah.
“Tolong hal ini menjadi perhatian serius Bappeda,” bilang Haris.
Menanggapi hal itu, Kepala Bappeda Kota Medan Benny Iskandar menyebut akan tetap menjadi perhatian Pemko Medan. Benny mengaku siap melakukan evaluasi demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Reporter : Thamrin Samosir
